Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah
Melalui implementasi SAKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja mereka, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. SAKIP juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah
MATERI:
- Landasan Hukum Implementasi SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP
- Meningkatkan Kualitas evaluasi perencanaan strategis
- Meningkatkan Kualitas evaluasi pengukuran kinerja
- Meningkatkan Kualitas evaluasi pelaporan kinerja
- Meningkatkan Kualitas evaluasi evaluasi kinerja
- Dikusi dan tanya jawab
Pelatihan Penguatan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah
NARASUMBER/INFRASTRUKTUR:M.Nasir S.Kom., M.MSI
Pendamping SAKIP, LAKIP, RPJMD, RENSTRA Di Beberapa OPD Seluruh Indonesia
Master Perencana Universitas Indonesia
Manajemen Konsultan dan tenaga Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Nasional
Training Penguatan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah 2024/2025
informasi bimtek dan pendaftaran silahkan hubungi:
